Strategy Menghadapi Perdagangan Bebas INDONESIA DAN CINA

Strategy Menghadapi Perdagangan Bebas INDONESIA DAN CINA

PUBLIK OPINION

Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan dan investasi bebea di seluruh dunia. bisnis finansial dunia berlangsung 24 jam penuh.

pada sistem perdagangan bebas semua hambatan perdagangan internasioanal dan investasi dihapus.landasanya yang kuat membantu yang lemah.

pada perdagangan bebas perlu di kembangkan sikap kemitraan yang setara dan saling menghormati antar negara,apakah itu negara maju maupun negara berkembang ,agar kerja sama ekonomi saling menguntungkan

- Meningkatkan daya saing, pengamanan perdagangan dalam negeri serta penguatan ekspor."Untuk penguatan daya saing pihak Kementerian akan melaksanakan pembenahan infrastruktur dan energi, pemberian insentif, membangun KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), memperluas akses pembiayaan dan pengu-rangan biaya bunga, pembenahan sistem logistik, pelayanan publik, serta penyederhanaan peraturan dan meningkatkan kapasitas kerja,"

- Strategi pengamanan pasar domestik akan difokuskan kepada pengawasan tingkat border (pengamanan) serta peredaran barang di pasar lokal. Namun pihaknya juga akan melakukan promosi penggunaan produksi dalam negeri. Sedangkan untuk penguatan industri, pihak Kementerian Perdagangan berupaya mengoptimalkan peluang pasar China dan ASEAN sekaligus penguatan peran perwakilan luar negeri. Kementerian berusaha mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum internasional, menjaga pertumbuhan (Ekonomi, menekan kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan lainnya," Kementerian Perdagangan telah menetapkan beberapa program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan daya saing komoditi ekspor serta mengamankan perdagangan dalam negeri.

Anggota DPR Komisi VI F-Ge-rindra Edhy Prabowo mengharapkan kalangan industri bisa merubah stigma ancaman dari ACFTA jadi sebuah peluang untuk bersaing dan meningkatkan hasil produksi.

Menurut Pengamat Ekonomi Untan, Evi Asmayadi mengefektifkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/2008 yang mengharuskan setiap barang impor yang masuk ke Indonesia harus lolos verifikasi Sucofindo.Hasil verifikasi itu bisa dicantumkan dalam bentuk sertifikat yang ditempel di setiap barang produk impor yang masuk ke pasar Indonesia. Kemudian segera diberlakukan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk impor, termasuk produk buatan Cina yang akan masuk. Selanjutnya, SNI harus diberlakukan terhadap produk-produk buatan pabrik milik perusahaan Cina yang ada di Indonesia. “Penerapan SNI ini penting untuk menciptakan standarisasi produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, yang tak kalah penting adalah membenahi faktor-faktor yang menyangkut peraturan dan perijinan, meminimalisir ekonomi biaya tinggi, menurunkan suku bunga kredit, mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur, khususnya listrik, jalan, air bersih, dan pelabuhan, kemudian meningkatkan kualitas entrepreneur dan tenaga kerja, teknologi produksi, pemasaran, keuangan, iklim usaha dan investasi.

Pemberlakuan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China atau ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) mulai Januari 2010 sudah terlanjur kita hadapi. Suka atau tidak suka dan siap atau tidak siap, kita harus siap, ini tak bisa lagi dihindari, ini harus kita hadapi dan dijalani. jadikanlah pemberlakuan ACFTA ini sebagai kesempatan, bukan semata-mata ancaman yang dipandang sebagai momok menakutkan. , ancaman harus dipandang sebagai pelecut agar dapat berlari mengejar ketertinggalan melalui berbagai upaya yang inovatif, kreatif, dan sinergis.

Kesimpulan
Produk cina tentunya sudah lama masuk di Indonesia tetapi sekarang produk cina mengancam pembisnis Indonesia, Hal ini di karenakan produk Cina yang terkenal murah sudah membuat pebisnis lokal ketar-ketir. Namun karena ACFTA, Januari ini, 83% dari 8.738 produk impor Cina bebas masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenai bea masuk. Wajarlah terjadi kecemasan, dulu pun telah membawa dampak, apalagi sekarang yang tanpa di kenakan bea masuk.

Produk cina sangat murah pasti ada penyebabnya yaitu :

Cina unggul di 12 faktor kompetisi bisnis (GCI Cina di 29, Indonesia di 54). Kecuali faktor efisiensi pasar barang dan jasa, Cina menang telak di faktor sistem birokrasi yang cepat-tepat, infrastruktur, stabilitas ekonomi, inovasi bisnis, efisiensi tenaga kerja dan ukuran pasar (sehingga mampu mencapai economies of scale).

Cina menerapkan strategi Reverse Engineering atau imitasi, sehingga mengurangi biaya riset & pengembangan, serta dapat memproduksi barang yang bervariasi dalam waktu singkat.
adanya tax free policy selama tiga tahun pertama untuk perusahaan joint venture, subsidi 13,5% dari pemerintahan lokal dalam bentuk tax refund, pinjaman bank yang hanya 3% per tahun, serta banyaknya industri pendukung sehingga industri Cina tidak perlu mengimpor barang. Mata uang yuan yang dipatok terhadap US$ membuat harga ekspor barang Cina menjadi sangat murah.
sistem politik di Cina lebih terbuka dan tidak memberangus kritik lagi sehingga mendorong perbaikan bersinambung. Contohnya, ada pertemuan tahunan yang disebut Chinese Economists Society.

Adanya jejaring keluarga. Pebisnis Cina bisa menekan biaya pemasaran karena menggunakan jejaring ini untuk promosi.

Ada trust antarpedagang, terutama kredit yang dilandasi guanxi (hubungan). Guanxi ini tidak hanya pada keluarga, tetapi juga kesamaan asal daerah, sekolah dan persahabatan.
investasi luar biasa di sektor pendidikan. Pada 1998, 3,4 juta pelajar masuk ke universitas. Empat tahun kemudian, pendaftaran universitas naik 165% dan siswa Cina yang ke luar negeri naik 152%. Setelah lulus mereka kembali dan membangun negerinya. Walau awalnya hanya menjadi pabrik alih daya, karena SDM-nya sudah menguasi teknologi, tak mengherankan perusahaan Cina seperti Lenovo bisa membeli IBM Thinkpad, Huawei mengancam Cisco dan Ericsson, serta Haier mengejar GE, Whirlpool dan Maytag.

walau upah tenaga kerja hampir sama, buruh Cina bekerja lebih efisien (Cina di peringkat 32, Indonesia di 75 dari 133 negara). Produktivitas pekerja Cina naik 6% per tahun (1978-2003). Di Cina, satu produk butuh seorang pekerja. Di Indonesia, butuh tiga pekerja.